- 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN). Download disini
- 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang. Download disini
- 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN). Download disini
- 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN). Download disini
e-Auction (Aplikasi Lelang Internet)
Ayo gunakan E-Auction untuk lelang yang lebih mudah, aman dan nyaman. Akses www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Lengkapi prosedurnya, tawar, menang dan bawa pulang barangnya...
Layanan Edukasi, Informasi, dan Survei Terpadu (LEIST)
Ini merupakan media bagi Anda untuk mendukung perbaikan kualitas layanan kami kepada para pengguna jasa KPKNL Ambon. Kami memiliki komitmen untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu sesuai dengan salah satu dari Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kami junjung. Pertanyaan dan kuesioner yang Anda sampaikan tentunya akan berguna untuk kesempurnaan layanan kami.
e-Auction (Aplikasi Lelang Internet)
Ayo gunakan E-Auction untuk lelang yang lebih mudah, aman dan nyaman. Akses www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. Lengkapi prosedurnya, tawar, menang dan bawa pulang barangnya...
Layanan Edukasi, Informasi, dan Survei Terpadu (LEIST)
Ini merupakan media bagi Anda untuk mendukung perbaikan kualitas layanan kami kepada para pengguna jasa KPKNL Ambon. Kami memiliki komitmen untuk senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik dari waktu ke waktu sesuai dengan salah satu dari Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang kami junjung. Pertanyaan dan kuesioner yang Anda sampaikan tentunya akan berguna untuk kesempurnaan layanan kami.
Tampilkan postingan dengan label Peraturan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Peraturan. Tampilkan semua postingan
Minggu, 21 Oktober 2007
19.26
Unknown
Jumat, 18 Mei 2007
19.07
Unknown
1. Perpu Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (klik disini)
2. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
3. PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
4. PP Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (klik disini)
5. PMK Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
6. PMK Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
7. Perdirjen KN Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
2. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
3. PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
4. PP Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (klik disini)
5. PMK Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
6. PMK Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
7. Perdirjen KN Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
Langganan:
Postingan (Atom)
