19.07
Unknown
1. Perpu Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (klik disini)
2. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
3. PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
4. PP Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (klik disini)
5. PMK Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
6. PMK Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
7. Perdirjen KN Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
2. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
3. PP Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (klik disini)
4. PP Nomor 01 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan (klik disini)
5. PMK Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
6. PMK Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
7. Perdirjen KN Nomor 01 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara (klik disini)
Posted in 
